Blitar — Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan layanan Posyandu tetap menjadi prioritas utama. Komitmen ini tidak bergeser meskipun pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.**
Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu digelar di Ruang Rapat Candi Simping pada Rabu (11/2/2026) sebagai langkah konsolidasi. Forum ini bertujuan memperkuat Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai garda depan pelayanan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah menilai Posyandu memiliki peran strategis dalam menjamin hak konstitusional warga. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh memangkas kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya, kondisi ini harus mendorong perbaikan tata kelola program.
“Posyandu tetap menjadi prioritas. Di tengah keterbatasan anggaran, kita optimalkan sumber daya. Kita perkuat kolaborasi lintas sektor, tingkatkan inovasi, dan pastikan setiap program berdampak nyata,” tegas Bupati.
Menurutnya, efisiensi bermakna akuntabilitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar pengurangan belanja tanpa perbaikan sistem.
Rakor juga menyoroti peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan di tingkat desa. Dukungan TP PKK dan pemerintah desa menjadi faktor krusial. Pemanfaatan data yang akurat dinilai mampu menjaga keberlanjutan layanan Posyandu.
Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dalam rakor. Ia berharap Tim Pembina Posyandu tingkat kabupaten memahami tupoksi masing-masing secara utuh
