Blitar – Pemangkasan anggaran sebesar Rp150 miliar dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kota Blitar menerapkan efisiensi secara menyeluruh. Walikota Syauqul Muhibbin menegaskan, langkah ini bersifat menyeluruh di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bidang, bukan hanya di RSUD Mardi Waluyo.
“Kebijakan efisiensi ini kami terapkan secara merata. Penyesuaian terjadi di semua OPD, mencakup bidang kebersihan, pengamanan, hingga administrasi. Tujuannya, mendorong pemerintah bekerja lebih cerdas dengan sumber daya yang ada,” papar Syauqul Muhibbin, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan inti dari kebijakan ini adalah peningkatan efektivitas kerja internal. “Ini momentum untuk mengefektifkan kinerja ASN dan P3K. Mereka harus mampu beradaptasi dan mengambil peran lebih besar dalam semua pekerjaan pelayanan,” tambahnya.
Walikota mengakui efisiensi berdampak pada pengurangan tenaga pendukung jasa, seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat di RSUD Mardi Waluyo. Namun, ia menjamin hal itu tidak akan menjadi alasan turunnya kualitas layanan. “Kami sudah menyusun pola penugasan ulang dan optimalisasi peran ASN. Standar pelayanan publik harus tetap prima,” janjinya.
Strategi yang diusung Pemkot Blitar mencakup redistribusi tugas, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pemanfaatan teknologi. Syauqul berargumen, selama ini ketergantungan pada tenaga jasa luar justru membuat potensi internal tidak tergali maksimal.
“Era baru ini menuntut kreativitas dan semangat gotong royong tinggi dari seluruh aparatur. Tidak ada lagi sekat ‘bukan tugas saya’. Semua pekerjaan pelayanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya
Kebijakan ini sekaligus menjadi respons atas ketergantungan anggaran daerah pada transfer pusat yang fluktuatif. Pemerintah Kota Blitar bertekad membangun ketahanan fiskal dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki”, ujar ibin.
