Malang – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan Jawa Timur dipastikan tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan alokasi mandatory spending sebesar 20% dari APBD tidak akan berkurang pada 2026.
“Tidak ada pengurangan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, ruang kelas baru, alat vokasi, dan laboratorium. Ini instruksi langsung Ibu Gubernur untuk menjaga kelancaran pendidikan,” tegas Aries saat mendampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa meresmikan revitalisasi 38 sekolah di Malang Raya, Jumat (2/1/2026).
Komitmen ini merupakan kelanjutan program 2025 yang telah menangani lebih dari 300 sekolah dengan anggaran Rp450 miliar. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan Jatim menerapkan sistem seleksi ketat berbasis proposal.
Aries merinci tiga tahap seleksi:
- Pengajuan: Sekolah mengajukan proposal resmi berisi kebutuhan sarana prasarana.
- Verifikasi Lapangan: Tim khusus memverifikasi kondisi riil sekolah, termasuk penyebab kerusakan
. - Penetapan Prioritas: Penerima bantuan ditentukan berdasarkan urgensi, seperti ketiadaan laboratorium, ruang kelas tidak layak, atau fasilitas sanitasi yang buruk.
“Kami memprioritaskan sekolah dengan kondisi paling mendesak yang belum terjangkau sebelumnya,” jelas Aries.
Program ini merupakan bagian dari visi Jatim Cerdas dan Jatim Gerbang Baru Nusantara. Tujuannya melampaui sekadar perbaikan fisik.
“Kami membangun lompatan transformasi. Setiap rupiah dari APBD harus berdampak nyata, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mencetak lulusan SMA/SMK yang berdaya saing tinggi,” pungkas Aries.
