Tulungagung – Kontroversi tajam mengoyak kesan sukses Bazar Tulungagung Djadoel, puncak peringatan Hari Jadi ke-820 kabupaten ini. Polemik parkir liar sebesar Rp5.000 dan kemacetan parah kini menguak fakta mengejutkan, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat sama sekali tidak terlibat dalam pengaturan acara tersebut.
Ronald, Kabid Parkir Dishub Tulungagung, menegaskan dengan keras bahwa panitia penyelenggara festival tidak pernah mengajak koordinasi. “Panitia tidak pernah menghubungi kami. Sama sekali tidak ada pembahasan soal pengelolaan parkir atau penataan lalu lintas di lapangan,” ujarnya kepada awak media, Selasa (2/12). Ketiadaan koordinasi resmi ini, menurut Ronald, membuat Dishub tidak memiliki dasar hukum untuk turun tangan mengatur arus kendaraan yang kemudian macet total.
Fakta ini menjawab keluhan ribuan pengunjung yang harus merogoh kocek tambahan untuk parkir tidak resmi di tengah kepungan kemacetan. Pungutan tersebut muncul tanpa dasar izin, tanpa tarif resmi, dan tanpa pengawasan. Situasi ini langsung memantik pertanyaan publik tentang profesionalitas dan transparansi panitia di balik acara berskala besar yang mengatasnamakan hari jadi daerah.
Sorotan semakin tajam ketika Ketua Panitia Hari Jadi Tulungagung, Fuad Saiful Anam, memilih tutup mulut. Saat dimintai tanggapan, Fuad hanya berkata, “Untuk Tulungagung Jadul saya no comment dulu.” Sikap bungkam ini justru memicu spekulasi bahwa panitia tidak siap menjelaskan atau bahkan tidak menguasai pelaksanaan acara yang menggunakan nama resmi pemerintah daerah.
Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), Wahyu, mendesak adanya audit menyeluruh. “Kami menuntut kejelasan legalitas perizinan, mekanisme pungutan parkir, alur dana, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian publik akibat kemacetan ini,” tegasnya. Ia menilai kisruh ini sebagai peringatan keras atas minimnya koordinasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan acara publik.
Publik kini menunggu langkah tegas dan transparansi dari pihak berwenang. Kegagalan koordinasi yang berujung pada dugaan pungutan liar dan kerugian warga ini dinilai telah mencoreng citra perayaan hari jadi yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan bersama.
