Bangkalan – Gelombang kritik atas anjloknya hasil evaluasi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan terus bergulir. Kali ini, sorotan tajam datang dari anggota DPRD Bangkalan Fraksi Partai Gelora, Samsol Arif Marla, yang menilai penurunan tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menjelaskan bahwa penurunan nilai evaluasi kinerja pelayanan publik disebabkan bertambahnya jumlah instansi yang menjadi objek survei. Pada 2024, penilaian hanya mencakup tiga OPD, sementara pada 2025 meluas hingga 1.020 instansi, mulai dari OPD, kecamatan, puskesmas, sekolah, hingga desa.
“Ini perubahan yang cukup signifikan sehingga berdampak pada hasil penilaian. Namun, hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan kami optimistis nilainya bisa meningkat pada 2027,” ujar Bupati Lukman.
Meski demikian, fakta bahwa Bangkalan menempati peringkat terendah se-Madura dalam hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB pada Januari 2026 menuai kritik keras dari legislatif.
Samsol menilai, alasan bertambahnya jumlah instansi yang disurvei justru tidak boleh dijadikan dalih untuk melemahkan hasil evaluasi.
“Justru dengan semakin banyaknya instansi yang dinilai, itu menjadi cermin paling jujur tentang kualitas pelayanan publik di Bangkalan,” tegasnya, Rabu (21/01/26).
Ia mencontohkan, jika pada 2024 hanya tiga instansi dinilai dengan hasil A-, namun pada 2025 dengan lebih dari seribu instansi nilainya turun menjadi B, maka penurunan tersebut menunjukkan persoalan mendasar.
“Itu sudah cukup menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan publik kita sebenarnya,” ucap Samsol.
Menurutnya, secara geografis Bangkalan memiliki keunggulan strategis karena menjadi kabupaten Madura yang paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kondisi tersebut seharusnya menjadi modal untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dibanding tiga kabupaten Madura lainnya.
“Kalau hasilnya justru paling rendah, wajar kalau publik mempertanyakan kinerja bupati dalam memimpin dan mengendalikan jajaran di bawahnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan sejumlah legislator lintas fraksi, di antaranya Ketua Fraksi Partai Demokrat Fadhur Rosi, Ketua Fraksi PAN Solihin, serta anggota DPRD dari Partai Perindo, Muh. Mosleh, yang sama-sama menyoroti merosotnya kualitas pelayanan publik di Bangkalan.
